Cara Menghitung Biaya dalam Pembuatan Sertifikat Tanah

04-06-16 | Sertifikat Properti

Menurut PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), biaya mengurus sertifikat tanah hanyalah Rp 50.000, sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengatakan bahwa seharusnya gratis. Sementara fakta di lapangan berbeda lagi. 

1. Perhitungan Mengurus Sertifikat Tanah

Berdasarkan laporan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional), ada beberapa biaya umum yang dikenakan terkait layanan untuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) saat mengurus sertifikat berdasarkan atas PP No no. 128/2015. Antara lain: 

  • Pelayanan Survei, Pengukuran dan Pemetaan
  • Pelayanan Pemeriksaan Tanah
  • Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya
  • Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan
  • Pelayanan Pendaftaran Tanah
  • Pelayanan Informasi Pertanahan
  • Pelayanan Lisensi
  • Pelayanan Pendidikan
  • Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/ Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965
  • Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain atau Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
  • Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Bekas Tanah Terlantar

Untuk biayanya, tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah dihitung berdasarkan rumus:
 

  • Luas tanah 0 – 10 hektar = (L/500 x HSBKu) + Rp 100 ribu
  • Luas tanah 10-1000 hektar = (L/4000 x HSBKu) + Rp 14 juta
  • Luas tanah di atas 1000 hektar = (L/10.000 x HSBKu) + Rp 134 juta

Dan, untuk tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah dihitung berdasarkan rumus:
 

  • Unit skala kecil (L/500 x HSBKpa) + Rp 350 ribu.
  • Unit skala besar (L/100.000 x HSBKpb) + Rp 5 juta

Sementara tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah biayanya sebesar:
 

  • Rp 50.000 untuk pendaftaran pertama kali, dan
  • 2% dari nilai tanah, ditambah Rp 100.000

Sebagai tambahan informasi, harga Satuan Biaya Khusus Pengukuran (HSBKu) ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan nilai harganya berbeda-beda di tiap provinsi, termasuk jenis tanah pertanian atau non pertanian.

Selain itu, HSBKpa adalah Harga satuan Biaya Khusus Panitia Penilai A, sedangkan HSBKpb adalah Harga Satuan Biaya Khusus Panitia Penilai B (HSBKpb).

2.Kabar Mengenai Biaya Rp 0 

Ferry Mursyidan Baldan selaku Menteri ATR pernah mengatakan biaya mengurus sertifikat tanah adalah gratis alias Rp 0. Lantas, mengapa masih ada embel – embel biaya lain? Ternyata, kabar mengenai digratiskannya biaya dalam mengurus sertifikat tanah cuma untuk masyarakat–masyarakat tertentu, yaitu: 

  • Masyarakat tidak mampu
  • Masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana
  • Badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, atau situs/tempat ziarah
  • Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/Purnawirawan POLRI
  • Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas serta fungsinya dan tidak bersifat profit
  • Wakif (pihak yang menyerahkan tanah wakaf)
  • Masyarakat Hukum Adat

Lebih lanjut lagi, pemerintah mengimbau agar masyarakat bisa datang langsung ke kantor BPN terdekat jika ingin mengurus sertifikat tanah. Mengingat jika lewat perantara, ditakutkan akan ada pungutan liar yang bisa merugikan.